• 021- 3913890
  • info@forumcsrkessos.or.id

CSR KW Dan CSR Original

IMG-20160615-WA0039

CSR KW Dan CSR Original

Adanya beberapa penghapusan regulasi daerah yang dilakukan oleh pemerintah pusat dalam hal ini adalah Menteri Dalam Negeri baru-baru ini menimbulkan berbagai pro-kontra dalam beberapa aspek. Kaltim Post 24 Juni 2016 memberitakan Penghapusan Regulasi daerah Kaltim tentang “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan No. 3 Tahun 2013” .

The Four Part Model of Corporate Social Responsibility Theory by Archie B. Carrol

teory carrol

Pada dasarnya prinsip CSR adalah kesukarelaan (volunteer) dan kemitraan. Manfaat CSR bukan hanya terletak pada manfaat ekonomi dan citra perusahaan. Dalam program  CSR perusahaan bisa mengeksplore peran strategi CSR untuk menetralisir dampak buruk mana kala terjadi service failure. Bentukan CSR yang merupakan wujud perhatian relawan dapat diartikan sebagai wujud ungkapan “Tangan Kanan Memberi, Tangan Kiri Tidak  Boleh  Melihat”.

Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi yang saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Forum CSR Kessos RI 2016-2020, merupakan Forum resmi CSR Kesejahteraan Sosial dibawah Kementerian Sosial sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 185/HUK/2016 tanggal 27 Mei 2016 tentang Forum Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Forum CSR Kessos berdiri dengan latar belakang pandangan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan  sosial merupakan tanggung jawab bersama para pemerintah, Pemda, dan Masyarakat, termasuk badan  usaha. Selain bagian tak terpisahkan dari peranannya sebagai anggota masyarakat dalam penyelenggara kesejahteraan sosial, tanggung jawab sosial (CSR) badan usaha merupakan perwujudan dari investasi sosial badan usaha dalam jangka panjang.

Di kota Samarinda sendiri perkembangan program CSR masih dianggap Pemerintah Kota lemah, hal tersebut disampaikan oleh Wakil Walikota Samarinda, beliau menyampaikan tentang perihal akan dikembangkannya Smart City Branding. Smart city branding yang belum lama ini digaungkan Pemkot Samarinda, akan digarap dengan menghimpun corporate social responsibility (CSR) perusahaan-perusahaan. Yakni, agar bisa membantu fasilitas brand Kota Tepian sebagai kota berbasis wisata, pendidikan, perdagangan, dan jasa. Wakil Wali Kota Samarinda Nusyirwan Ismail menuturkan, pemerintah akan memberi waktu kepada perbankan, terkait penyikapan terhadap CSR yang bakal dihimpun melalui bank-bank yang ada untuk bisa membiayai dalam penyusunan master plan smart city. Dia menegaskan, CSR merupakan ketentuan yang hukumnya wajib bagi perusahaan. CSR yang sudah dilakukan perusahaan, yang dihimpun perbankan, akan menghasilkan smart city. Samarinda smart city tersebut digagas agar ibu kota Kaltim dapat mendapat persepsi sebagai kota yang aman, makmur juga sebagai tujuan wisata, pendidikan, perdagangan, jasa, dan lainnya. Samarinda dianggap memiliki potensi besar untuk menjadi waterfront city terdepan di Kalimantan, dengan indeks pembangunan manusia (IPM) 78,39 > IPM Nasional (lebih dari rata-rata nasional).

Meninjau apa yang dipaparkan oleh wakil walikota tersebut, Forum CSR Kessos bidang Organisasi Dan Kelembagaan pun pada dasarnya sangat menyambut baik, akan tetapi perlu diluruskan terlebih dahulu makna serta fungsi dari adanya program CSR. Adapun tujuan didirikannya forum CSR  Kessos adalah untuk  menggali potensi CSR dalam membantu program pemerintah terkait permasalahan sosial seperti hal nya yang tengah dihadapi oleh Pemerintah Kota Samarinda. Tugas forum CSR Kessos memberikan data yang valid dan terpercaya dalam bentuk riset mapping sosial dan wilayah kepada perusahaan serta  menjadi mediator dan alat penyampai agar para pelaku usaha peduli terhadap permasalahan sosial dalam bentuk etika bisnis. Dan yang terpenting tugas forum CSR tidak mengurus terkait ‘eksekusi’ program CSR dari perusahaan (bukan collect funding).

Beberapa kendala dan tantangan dalam implementasi program CSR, yaitu :

  1. Program cenderung jalan sendiri-sendiri, kurang koordinasi
  2. Data dan informasi valid terkait program CSR yang terbatas
  3. Kesadaran CSR yang masih belum terlalu kuat dan merata
  4. Target dan sasaran yang belum terfokus dan terukur

CSR seharusnya tidak harus dikenakan punishment/ hukuman melalui denda yang besar. Akan tetapi sangsi diberlakukan berupa sangsi sosial. Dan yang terpenting pemerintah sebagai regulator memberikan reward terhadap perusahaan yang telah mengadakan program CSR Kessos dengan baik, seperti Pengurangan Pajak, Award atas prestasi perusahaan.

Beberapa  pertanyaan dari diskusi DPD RI dengan Forum CSR Kessos Nasional 20 Juni 2016:

  1. Banyak pihak di Indonesia salah kaprah tentang CSR. Bagaimana menyatukan persepsi CSR di kalangan pengusaha berikut stakeholders internal, pemerintah dan juga masyarakat agar melakukan kegiatan keberlanjutan dengan sukarela dan bertanggung jawab?
  2. Bagaimana mendorong seluruh perusahaan agar melaksanakan bisnis bertanggung jawab sosial demi keberlanjutan sesuai pedoman ISO 260000 atau aspek triple bottom line? Perlukah bagi perusahaan yang melakukan SR diaudit internal dan eksternal dan dimasukkan kedalam suatu pasal dalam RUU CSR?
  3. Perlukah kolaborasi tiga sektor ( pemerintah, swasta dan organisasi nirlaba) demi mutualis memanfaat?
  4. Agar UU CSR kedepan dapat efektif di implementasikan, maka perlukah membentuk suatu komunitas CSR untuk dapat berdialog antara pemerintah, kalangan pengusaha dan masyarakat?

3 tipe perusahaan yang memiliki sistem berbeda dalam penerapan Corporate Social Responsibility:

  1. Perusahaan yang sudah memiliki suatu program CSR, biasanya perusahaan ini sudah punya komitmen yang tinggi, dan memiliki ManagerCSR.
  2. Perusahaan yang memang ada kemauan untuk membuat program CSR tapi kadang-kadang mereka juga tidak mengerti cara menyalurkannya.
  3. Perusahaan yang kalau diminta dana CSR nya akan diberikan, tapi kalau tidak diminta, mereka akan diam saja.

Cara mendorong perusahaan supaya menjalankan CSR :

  1. Dilakukan dengan kesadaran atau pun paksaan. Cara dengan kesadaran bisa dengan menimbulkan kesadaran kepada para pengusaha untuk melaksanakan program CSR dengan menggunakan konsep pemasaran sosial (social marketing). Dengan paksa dikenakan denda/hukuman sesuai dengan aturan Undang-undang.
  2. Melakukan audit terhadap perusahaan yang melakukan SR (social responsibility) karena CSR sendiri wajib dilaksanakan oleh Perseroan Terbatas sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Pemerintah no 47 tahun 2012 yang berbunyi “Setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan.” Dan proses audit berkedudukan sebagai media pengontrolan apakah perusahaan benar-benar sudah melaksanakan  CSR  sesuai standar ataukah belum.

Keuntungan yang didapat jika pemerintah, swasta dan organisasinir laba berkolaborasi:

  1. Pemerintah, swasta dan organisasi nirlaba bisa bahu-membahu sehingga dapat menjalankan fungsinya dengan lebih optimal dalam mencapai tujuan kebaikan bersama.

Misal : pemerintah punya program ekonomi pemberantasan kemiskinan. Program pemerintah sendiri belum bisa melaksanakan total pengentasan permasalahan kemiskinan. Sehingga disini peran organisasi nirlaba sangat membantu pencapaian tujuan pemerintah, seperti adanya yayasan-yayasan yang bergerak dalam penyaluran dana donasi dari masyarakat  dalam program-program pemberantasan kemiskinan.

Disini pihak swasta juga dapat ikut serta dalam kolaborasi berupa memberikan dana untuk dikelola oleh LSM dan yayasan yang bergerak dalam pemberantasan kemiskinan. Sehingga dari ketiga pihak terjadi sinergi dalam pencapaian tujuan bersama.

  1. Swasta juga bisa mendapatkan bantuan dari Pemerintah

Misalkan : bagi Usaha Kecil Mikro (UKM) yang kesulitan modal bisa mendapatkan pinjaman modal dari pemerintah. Bagi perusahaan besar yang sedang berkompetisi dengan perusahaan yang lain, membutuhkan regulasi kompetisi yang fair dari pemerintah sehingga ada undang-undang Larangan Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat UU No 5 tahun 1999.

  1. Bagi masyarakat, akan mendapatkan keuntungan fasilitas dari pemerintah yang dananya didapat dari pajak swasta (perusahaan) seperti di Jakarta ada KJP dan KJS (Kartu Jakarta Pintar dan Kartu Jakarta Sehat), sedang dalam wilayah nasional kita bisa merasakan subsidi BBM dari dana yang salah satunya adalah hasil pajak perusahaan.

Pada abad netizen yang melek informasi dan teknologi maka Pemerintah, Swasta dan Masyarakat perlu melakukan strategi agility dengan konsep co-creation melakukan kolaborasi demi kepentingan bersama dan mutualisme (timbal balik manfaat). Akan terjadi sinergisasi antara kepentingan pemerintah, pengusaha dan masyarakat melalui suatu forum yang membahas mengenai pemanfaatan CSR. Khususnya adalah membahas masalah terkini mengenai pemanfaatan CSR hendak dijalankan dalam suatu program. Sehingga secara berkelanjutan akan terbangun masyarakat yang lebih baik sesuai dengan hasil kesepakatan bersama. Dengan forum tersebut juga akan dapat digali/ dieksplor permasalahan-permasalahan yang terjadi dari pemerintah, pengusaha dan pihak masyarakat dalam menjalankan CSR. Sehingga jika terdapat suatu masalah bisa diselesaikan bersama (prinsip gotong-royong) dan akhirnya tujuan keuntungan bersama bisa dicapai (win –win solution).

 

Penulis: Dr. Rahmawati Thaha.,SE.MM

               Praktisi CSR, Sekretaris Pusat kajian Sosial Humaniora Dan Hukum, 

              (LP2M) Unmul Samarinda

 

csrkessosadm
csrkessosadm

Leave a Comment